Peraturan Penggunaan DBHCHT dan Sanksi Penggunaan nya

Dana DBH-CHT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau) merupakan dana yang bersifat khusus dan spesifik peruntukannya, maka dalam penganggaran maupun realisasi peruntukan/penggunaannya secara umum harus memperhatikan batas batas kewenangan daerah, antara lain sebagai berikut :

Dipergunakan untuk peningkatan kemampuan kelompok tani agar kelompok dapat berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerja sama dan unit produksi, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran dan unit jasa penunjang sehingga menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan melalui pelatihan atau penambahan modal. Peningkatan kemampuan kelompok tani dimaksudkan agar kelompok dapat berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerja sama dan unit produksi, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran dan unit jasa penunjang sehingga menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Pengadaan Sarana dan prasarana panen dan pasca panen termasuk laboratorium dan uji laboratorium.

Program Peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau merupakan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar. Pembinaan tersebut meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan standardisasi bahan baku tembakau;

Kegiatan Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Selain dengan bibit yang berkadar nikotin rendah, menurunkan kadar nikotin dapat dilakukan dengan teknik pemangkasan bunga dan pengendalian sirung, cara panen.

Kegiatan Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian kegiatannya dapat berupa Pengadaan alat laboratorium uji yang dimiliki oleh Pemda, Metode pengujian yang dikembangkan adalah metode pengujian tembakau.

Dipergunakan untuk pembinaan lingkungan sosial, antara lain : Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau; Kegiatan Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada AMDAL;Kegiatan Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. Perawatan ini bersifat kuratif atau lebih bersifat mengobati/memperbaiki sesuatu yang telah rusak/terjadi baik berupa sarana prasarana kesehatan ataupun obat-obatan khusus untuk paru atau penyembuhan akibat dampak rokok lainnya, tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan.

Dipergunakan untuk Pemberantasan barang kena cukai illegal yang merupakan kegiatan yang menurut sifatnya adalah hanya Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan hasil tembakau yang tak dilekati pita cukai maka gubernur/bupati/walikota menyampaikan informasi secara tertulis kepada Dirjen Bea Cukai.

Dalam hal pelaksana kegiatan adalah gubernur, informasi tentang adanya indikasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai;

Dalam hal pelaksana kegiatan adalah bupati/walikota, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Untuk lebih lengkapnya monggo baca peraturannya .......

PMK No.84-PMK.07-2008 Penggunaan DBHCHT Dan Sanksi Atas Penggunaan DBHCHT by Yonni Herunanto

Untuk lebih lengkapnya silahkan download PMK tentang DBHCT dan Perubahannya.... 

sumonggo klik......

Matur Thank... You